Pemberian Izin Trayek Angkutan Perkotaan Yang Wilayah Pelayanannya Melebihi Satu Kabupaten/Kota

Pemberian Izin Trayek Angkutan Perkotaan Yang Wilayah Pelayanannya Melebihi Satu Kabupaten/Kota

  1. UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
  5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
  6. No. KM 35 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan angkutan orang dijalan dengan kendaraan umum;
  7. Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan penyelenggaraan angkutan orang dan barang dengan kendaraan umum;
  8. Peraturan Daerah No.0861 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
  9. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 74);
  10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Lama Pemrosesan

0