PTSP

03 September 2014 administrator 1963

 

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPT PTSP)
Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD)
Provinsi Jawa Tengah

Selaras dengan keinginan PTSP yang memiliki visi terwujudnya pelayanan yang provisional. Maka misi yang diemban kemudian adalah:

  1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki integritas dan provisional.
  2. Memberikan keamanan, kenyamanan, dan kepastian hokum pada setiap proses dan produk perizinan.
  3. Memberikan pelayanan secar terbuka dan akuntabel dalam proses perizinan.
  4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan focus, peduli, dan penuh semangat.
  5. Membangun sistem pelayanan perizinan terpadu yang berbasis kompetensi dan teknologi informasi.

 

Oleh karena itu berbagai upaya internal maupun eksternal dilakukan untuk perbaikan pelayanan kepada calon investor atau pengusaha pengusaha khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di dalam, para staf fromt office diharuskan memberikan pelayanan terbaik. Mereka dilatih untuk menyamakan persepsi dan integritas.

Seperti diketahui bersama, di masyarakat berkembang pengertian bahwa izin identik dengan uang. Orang harus memberikan imbalan untuk mengurus surat-surat atau berbagai macam dokumen. Persepsi inilah yang hendak dikikis oleh PTSP, sehingga menjadi tugas lembaga ini untuk mengembangkan persepsi yang sama antara petugas dan masyarakat bahwa mengurus izin usaha atau penanaman modal tidak harus membayar.

Tentunya hal ini harus dibuktikan oleh seluruh personel yang harus memiliki integritas tinggi untuk tidak menerima pemberian uang, apalagi meminta uang dari para pengurus izin. Dalam teknis pelaksanaan, UPT PTSP BPMD Provinsi Jawa Tengah memasang CCTV untu memantau kerja dan kinerja para staf di front office dan back office. Pimpinan menekankan juga bahwa setiap gratifikasi benar-benar dilarang.

Standar-standar bekerja harus menjadi kebutuhan para staf. Hal ini membutuhkan pengembangan diri yang terus menerus dengan didampingi oleh konsultan. Para staf juga diharuskan memakai pin untuk standar mencapai pelayanan prima. PTSP juga sudah bersertifikat ISO 9001:2008 sejak 2 Desember 2014 sebagai standar kelembagaan untuk excellence service.

Berbagai macam prosedur perizinanjuga terus disempurnakan dengan membangun sistem teknologi informasi untuk kemudahan pelayanan perizinan. Diharapkan informasi menjadi mudah diakses, seperti halnya izin Penanaman Modal yang sudah online dengan BKPM melalui sistem SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik).

 

Dasar Hukum

UPT PTSP Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah berdiri dengan dasar hukum:

  1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
  3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
  4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Dari peraturan ini muncul jenis izin dan non izin yang dilimpahkan meliputi bidang :

  1. penanaman modal;
  2. tenaga kerja;
  3. koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
  4. kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
  5. sosial;
  6. pengelolaan sumberdaya air;
  7. kelautan dan perikanan;
  8. kehutanan;
  9. pekerjaan umum;
  10. perhubungan, komunikasi dan informatika;
  11. perindustrian dan perdagangan;
  12. kesehatan;
  13. peternakan dan kesehatan hewan;
  14. perkebunan;
  15. lingkungan hidup;
  16. Energi dan Sumber daya mineral; dan
  17. Pendidikan.

Meliputi 158 izin dan non izin.

Maka mulai 1 Maret 2014 seluruh perizinan dilaksanakan di BPMD Provinsi Jawa Tengah, dengan pelimpahan keseluruhan di bulan Mei 2014. Pola kerja PTSP tetap melibatkan petugas/ personel dari SKPD yang membidangi perizinan sebagai tim teknis. Tim teknis bertugas untuk melakukan verifikasi teknis dan cek fisik/ lapangan (apabila diperlukan) terhadap permohonan yang diajukan ke PTSP. Peran pembinaan dan pengawasan dari implementasi izin dan non izin yang diterbitkan ada pada SKPD Teknis.